BLORA – Panitia Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Cepu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Karnaval Cepu 2026. Selain memfinalisasi pedoman penilaian untuk memastikan perlombaan berlangsung objektif dan transparan, panitia bersama kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung.
Karnaval Cepu dijadwalkan digelar selama dua hari, yakni Rabu, 26 Agustus 2026, untuk peserta tingkat KB/TK, SD/MI, dan SMP/MTs sederajat. Sedangkan Kamis, 27 Agustus 2026, giliran peserta tingkat SMA/SMK/MA, perguruan tinggi, instansi, dan masyarakat umum.
Ketua Lomba Peringatan HUT ke-81 RI Kecamatan Cepu, Dr. Jerry Puspitasari, S.Pd., M.Pd., mengatakan finalisasi pedoman penilaian merupakan tindak lanjut atas berbagai pertanyaan, kritik, dan masukan peserta dalam rangkaian pertemuan teknis.
Menurut Jerry, setiap masukan tidak cukup hanya dijawab secara lisan, tetapi perlu dituangkan dalam aturan tertulis agar seluruh peserta memiliki pemahaman dan acuan yang sama.
“Kami menghargai setiap pertanyaan, kritik, dan masukan dari peserta. Pertemuan teknis merupakan bagian dari proses komunikasi, sedangkan hal-hal yang membutuhkan perumusan dan keputusan harus dituangkan secara tertulis agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda,” kata Jerry.
Pedoman tersebut disusun bersama pakar dan akademisi. Isinya mencakup kategori lomba, indikator penilaian, bobot nilai, batas kewenangan juri, mekanisme pemberian sanksi, hingga tata cara penetapan hasil perlombaan.
Dengan sistem tersebut, panitia berupaya memastikan penilaian tidak bergantung pada subjektivitas maupun keputusan yang muncul secara mendadak di lapangan.
Rubrik Penilaian Dibuat Lebih Terukur
Dalam pedoman, penilaian dilakukan pada satu titik di depan Kantor Kecamatan Cepu. Setiap kategori ditangani empat juri dengan pembagian aspek berdasarkan bidang keahlian masing-masing.
Nilai akhir merupakan akumulasi nilai dari seluruh aspek yang dinilai para juri setelah dikurangi sanksi yang telah disahkan petugas berwenang. Sistem penilaian tidak menggunakan nilai rata-rata karena masing-masing juri memiliki aspek penilaian yang berbeda.
Setiap nilai ekstrem, nilai nol, maupun koreksi angka wajib dilengkapi catatan atau paraf. Formulir penilaian kemudian diperiksa, direkap, dan disahkan sebelum hasil perlombaan diumumkan.
Untuk kategori Drumband, nilai maksimal mencapai 130 poin, terdiri atas Music Analysis 50 poin, General Effect I 30 poin, Mayoret dan Colour Guard 20 poin, serta General Effect II 30 poin.
Sementara kategori Carnival memiliki nilai maksimal 100 poin dengan rincian kostum, rias, properti dan tema 35 poin; performance 30 poin; kreativitas 20 poin; serta ekspresi dan interaksi 15 poin.
Adapun Karnaval Umum/Sekolah juga memiliki nilai maksimal 100 poin, meliputi kesesubaian tema 30 poin, kostum dan properti 25 poin, performance dan atraksi 20 poin, harmonisasi musik dan gerak 15 poin, serta pemanfaatan iringan 10 poin.
Untuk kategori Karnaval KB/TK, penilaian mencakup kreativitas kendaraan, kostum sesuai tema, performance dan interaksi, serta keutuhan peserta dari titik start hingga finis.
Panitia juga menegaskan bahwa banyaknya peserta, besarnya properti, ataupun kerasnya suara tidak secara otomatis menjadi faktor penentu kemenangan. Juri hanya menilai kualitas yang benar-benar dapat diamati dan terdengar pada titik penilaian.
Peserta diberikan waktu display maksimal tiga menit. Peringatan diberikan pada menit kedua 30 detik. Jika melebihi waktu, peserta dikenai pengurangan dua poin untuk setiap 15 detik atau bagiannya, dengan maksimal pengurangan 10 poin.
Peserta yang tidak melakukan display tetap dinilai berdasarkan materi yang dapat diamati saat melintas di depan panel juri.
Kewenangan Juri dan Petugas Dipisahkan
Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, pedoman juga membedakan tugas antara juri dan petugas lapangan.
Juri bertugas menilai aspek artistik dan teknis. Sementara pelanggaran dicatat oleh petugas sesuai bidang masing-masing.
Timekeeper bertugas mencatat durasi display, petugas rute mengawasi kepatuhan terhadap jalur, petugas keamanan menangani pelanggaran terkait keselamatan, sedangkan marshal mencatat sampah atau properti yang ditinggalkan peserta.
Sekretariat hanya menerapkan sanksi yang telah disahkan petugas berwenang dan tidak memiliki kewenangan mengubah nilai artistik maupun teknis yang diberikan juri.
Juri Ditekankan Harus Kompeten dan Independen
Panitia juga menetapkan persyaratan juri berdasarkan kompetensi, pengalaman, portofolio, dan independensi.
Jerry menegaskan, calon juri harus melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan. Selain kemampuan teknis, panitia memastikan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kontingen peserta.
“Nama calon juri harus melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan. Hal utama yang kami pastikan adalah kompetensi, rekam jejak, independensi, serta tidak adanya konflik kepentingan dengan kontingen peserta,” tegasnya.
Untuk kategori Carnival dan Karnaval, juri diarahkan berasal dari kalangan praktisi seni pertunjukan, koreografi, tata artistik, tata rias, tata busana, maupun carnival budaya.
Sementara juri kategori Drumband diarahkan berasal dari pelatih, juri senior, atau show designer drumband dan marching band dari luar Kabupaten Blora maupun unit berprestasi. Calon juri dipersyaratkan aktif minimal lima tahun, memiliki portofolio yang dapat diverifikasi, memahami unsur musik dan visual, serta bebas konflik kepentingan.
Polsek Cepu Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Seiring persiapan teknis perlombaan, Unit Lantas Polsek Cepu Polres Blora juga menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan Karnaval HUT ke-81 RI.
Rute karnaval dimulai dari Taman Tuk Buntung Cepu, kemudian melintasi Jl. RSU – Jl. Diponegoro – Jl. Stasiun Ngareng – Jl. Raya Pasar – Jl. RSU – Jl. Diponegoro, dan berakhir kembali di kawasan Taman Tuk Buntung Cepu.
Selama karnaval berlangsung, sejumlah ruas tersebut akan ditutup atau dialihkan untuk kepentingan keamanan dan kelancaran peserta.
Bagi kendaraan dari arah Randublatung menuju Bojonegoro, pengalihan diarahkan melalui SP4 SPBU Terminal – Jl. Bypass – Jl. Blora-Cepu – Jl. Gajah Mada – Jl. Sorogo – Kasiman, Bojonegoro.
Arus Blora menuju Bojonegoro/Surabaya diarahkan melalui SP4 Wonorejo – Jl. Gajah Mada – Jl. Sorogo – Kasiman, Bojonegoro.
Sementara kendaraan dari Ngawi/Bojonegoro menuju Blora diarahkan melalui SP4 Padangan – Kasiman – Jl. Sorogo – Jl. Gajah Mada/Turibang – Jl. Blora-Cepu.
Petugas kepolisian mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas serta memilih jalur alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di pusat Kota Cepu.
Camat: Perbedaan Pendapat Diselesaikan dengan Komunikasi
Camat Cepu, Rajiman, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa setiap perbedaan pandangan dalam persiapan kegiatan harus diselesaikan melalui komunikasi, keterbukaan, dan perbaikan tata kelola.
“Masukan dari peserta tidak dipandang sebagai serangan, tetapi sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan. Panitia harus memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang sama, sementara peserta juga memiliki ruang untuk meminta klarifikasi melalui jalur resmi,” ujar Rajiman.
Ia berharap seluruh pihak tetap menjaga suasana kondusif dan menjadikan Karnaval Cepu sebagai momentum kebersamaan masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
“Karnaval ini merupakan kegiatan bersama masyarakat Kecamatan Cepu. Karena itu, perbedaan pendapat perlu diselesaikan secara terbuka, santun, dan berdasarkan fakta. Jangan sampai proses persiapan justru mengurangi semangat kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan,” katanya.
Karnaval Cepu 2026 mengusung tema “Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya, Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Dengan finalisasi pedoman penilaian, pemisahan kewenangan petugas, persyaratan juri yang lebih terukur, serta rekayasa lalu lintas yang telah dipersiapkan, panitia berharap seluruh rangkaian Karnaval Cepu 2026 dapat berlangsung tertib, aman, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Karnaval bukan sekadar tontonan, tetapi juga ruang kreativitas dan kebersamaan masyarakat. Karena itu, aturan yang jelas dan penilaian yang transparan menjadi bagian pen ting untuk menjaga kepercayaan seluruh peserta.
